Sabtu, November 14, 2009

Tradisi, Logika, dan Agama

Tanpa disengaja saat masuk ke kantor di sebuah pesantren, saya menyaksikan seorang ustadz senior sedang menghakimi seorang santrinya yang pelanggarannya lumayan berat, menipu perizinan ke luar pondok dan terlambat kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lebih parah lagi, konon, dia keluar pondok dengan seorang santriwati dan nginep di sebuah hotel.

Sekilas pelanggarannya memang amat sangat tidak wajar sebagai seorang santri. Artinya, selain melanggar disiplin pondok, dia juga melanggar syariat. Siapa pun yang melanggar syariat adalah berdosa dalam agama.
Lebih-lebih terkait persoalan lain muhrim (perzinaan), apalagi terjadi pada santri.

Selain berat karena melanggar hukum syari’at, sehingga konsekwensinya adalah dosa dan siksa, serta melanggar disiplin pondok sehingga konsekwensinya mendapat sanksi, dia juga telah mencoreng nama lembaga pesantren yang muaranya mencoreng nama agamanya pula. Sungguh sangat berat. Maka dari itu, sah-sah saja jika dia diusir dari pondok secara tidak terhormat.

Namun betapa pun demikian, dalam memutuskan sebuah hukum, tidak boleh main hakim sendiri atau pertimbangan seenaknya saja. Harus melalui prosedural hukum yang semestinya. Diantaranya, harus melihat bukti-bukti, data-data fakta yang jelas, sekaligus rasional (logis). Oleh karena itu, menggali bukti dan fakta itu tidak semudah mencari sepotong jarum di atas tumpukan pasir tengah malam.

Ada hal yang menarik dari ungkapan santri pelanggar tersebut ketika diadili oleh ustadznya. Ketika sang ustadz memvonis dia telah berhubungan dengan santriwati lain muhrim-mungkin maksudnya pacaran-atas dasar data-data yang sudah terkantongi, sang santri tidak menerima vonis tersebut, sebab secara pribadi, mungkin, dia tidak merasa melakukannya.

Namanya sang ustadz sebagai hakim yang punya otoritas, dia tetap saja memaksa santri terdakwah untuk mengakui vonis dari data sementara tersebut. Sayang, data ustadz itu hanya berasal dari “katanya” saja, sekaligus dari sebuah asumsi tradisi, bahwa seorang laki-laki dan perempuan selain muhrim yang berduaan di dalam kamar apalagi sampai berhari-hari pasti arahnya yang itu-itu (Maksudnya berhubungan intim).

Dari asumsi itu, menjadi wajar ketika sang terdakwah, tidak terima dan menuntut bukti dan data-data realistis yang dapat memperkuat fakta-fakta vonis tersebut.
Entah, akhirnya saya tidak tahu apakah vonis tersebut tetap berlaku berdasar asumsi tradisi ustadz hakim tersebut, meski tidak logis, atau masih melalui proses logis sebagaimana maunya santri tersebut.

Dari fenomena ini, paling tidak, bisa kita jadikan sampel, bahwa kita dalam hidup ini acapkali mendasarkan diri pada tradisi. Meski tradisi itu belum jelas, benar dan tidaknya. Atau, bahasa gamblangnya, “seperti biasanya”, dengan mengesampingkan aspek-aspek yang logis dan realistis.

Karena sudah menjadi tradisi atau sudah biasa terjadi dalam pengalaman seseorang atau kelompok di waktu-waktu tertentu, kita lantas menjadikannya sebagai referensi pasti dalam menentukan sebuah keputusan. Padahal. Belum tentu yang terjadi “biasanya” itu menjadi hal yang benar. Bisa jadi karena ketepatan atau karena kebetulan , tidak pasti.

Misalnya saja, ungkapan “berhubungan selain muhrim”, menurut tradisi atau “biasanya” dimaknai pacaran. Padahal sejatinya, tidak semua yang berhubungan dengan lain muhrim itu pacaran. Saya tiap hari berhubungan dengan selain muhrim, tapi dalam rangka beli-beli di sebuah toko yang kebetulan penjaganya seorang gadis cantik bukan muhrim saya, dan dalam aktifitas lainnya. Ini dalam aspek bahasa, belum lagi esensi persoalannya.

Esensi persoalannya, datanya bersumber dari “katanya”. Yang harus ditelisik logis adalah siapa yang mengatakan itu dan bagaimana kondisinya. Jangan-jangan yang mengatakan itu sedang diancam atau tertekan, atau ketakutan, atau ada tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, ada bukti-bukti atau saksi-saksi kongkrit sekaligus pemeriksaan langsung di lapangan. Misalnya, bisa dilihat pada penjaga dan data-data di hotel yang terkait. Sekaligus pemeriksaan langsung, semisal tes badan sebagai bukti kongkrit dari vonis berhubungan badan.

Fenomena itu hanya sebagai misal, bahwa kita harus bertindak berdasar struktur logika. Apalagi dalam memutuskan sebuah hukum. Struktur logika itu diantaranya tersusun dari data-data, fakta-fakta, bukti-bukti kongkrit, tes, dan pemeriksaan di lapangan secara langsung. Sedangkan struktur tradisi hanya tersusun dari “biasanya”, “katanya”, otoritas personal, dan biasanya mistis.

Saya kira demikian juga struktur agama. Sebab, agama menurut saya adalah logis, karena agama adalah logika (akal). Orang disebut sah beragama kalau dia berakal. Sehingga, salah satu unsur yang menyusun struktur agama adalah logika (dalil aqli) selain wahyu (dalil Naqli) dari Tuhan. Maka dari itu dikatakan, agama tanpa logika akan lumpuh, sedangkan logika tanpa agama akan buta.

(Artikel ini pernah dimuat di Koran Radar Madura, Jawa Pos Group, tanggal 14 November 2009 M)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar