Kamis, November 03, 2011

Wahyu Tuhan Soal Lalu Lintas

Suatu hari, saya terjaring operasi polisi lalu lintas. Tanpa memahami apa maksud pelanggarannya, saya nurut saja diberhentikan dengan tenang. Karena saya merasa persyaratan tentang aturan bersepeda motor yang saya miliki lengkap, mulai dari SIM, lampu dinyalakan siang hari, dan aturan lainnya.

Sempat berpikir sejenak tentang kesan negatif seputar polisi lalu lintas: terkait uang sanksi-lah, cari-cari kesalahan-lah, polisi benarnya sendiri-lah, dan kesan lainnya. Namun, saya tidak percaya itu. Sebab, saya yakin bahwa diadakan peraturan demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Maka aturan itu untuk dita'ati dan polisilah yang bertugas menggerakkan peraturan itu. Yang melanggar dikenai sanksi.

Setelah diperiksa, ternyata ada dua pelanggaran bagi saya. Yaitu, saya lapisi lampu penunjuk arah dengan skotlet warna merah dan knalpot variasi. Dengan kedua pelanggaran itu saya dikenai sanksi harus menghadiri persidangan plus membayar denda sedikitnya seratus ribu. Titik pelanggaran itu ada pada Pasal 285 ayat (1), Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3).

Karena saya tidak memungkinkan untuk menghadiri sidang, tanpa berniat melawan atau sial sama sekali, maka saya lebih baik berterus terang dengan alasan jarak rumah saya dan tempat persidangan terlalu jauh, selain karena resiko dan biaya perjalanan. Yaitu Lumajang dan Blitar. Sebab, kalau saya tidak menghadiri sidang maka itu sebuah pelanggaran lain.

Singkat cerita, pak polisi memberikan saya alternatif dengan memilih perwakilan sidang dan bisa siapa saja, baik saudara atau teman kenalan yang penting memenuhi panggilan sidang. Karena yang saya kenal saat itu di Blitar hanya pak polisi itu sendiri, maka saya minta tolong untuk diwakili kepada pak polisi itu sebagai kenalan saya sekaligus titip uang denda sebesar minimal yang tercantum di undang-undang, minimal Rp 100.000.

Sebelum keputusan sidang itu, sebagai orang yang belum pernah tahu pasti aturannya secara tertulis, saya meminta kepada polisinya untuk memaparkan undang-undang pelanggaran itu. Dan, agar saya juga tidak berpikiran buruk terhadap kinerja polisi.

Maka, petugas polisi itu membawa saya ke pos polisi setempat dan memaparkan secara detail tentang aturan itu. Di situ lengkap tentang poin-poin aturan, sanksi, sekaligus dendanya. Dari situ saya menjadi paham jelas, sehingga desas-desus tentang kesan buruk terhadap polisi di jalan-jalan selama ini seketika buyar dari benak saya. Kesan negatif selama ini tentang polisi salah kaprah.

Dalam pemeriksaan di jalan itu tentunya bukan hanya saya, yang lain banyak. Bahkan, hampir semua pengendara sepeda motor. Mayoritas ada pelanggarannya dengan berbagai tanggapan. Paling banyak yang tampak sial, muring-muring, bahkan geger dan misuh-misuh kepada polisi.

Secuplik cerita itu adalah kenyataan yang saya alami sendiri. Selama ini, banyak kita dengar desas-desus seputar operasi polisi lalu lintas. Lebih-lebih di jalan ketika ada operasi. Apalagi belakangan marak operasi sebagai tanggapan makin ugal-ugalannya para pengendara dan tingginya angka kecelakaan. Ada dua poin miring yang biasanya lebih tampak.

Pertama, soal denda uang yang diminta polisi. Kesannya, uangnya itu masuk ke kantong polisi pribadi. Benarkah? Menurut saya, bisa benar bisa tidak. Tinggal lihat jumlah dan caranya.

Merujuk kepada UU LLAJ NO. 2 Tahun 2009, bahwa sang pelanggar harus mengikuti sidang pada waktu yang telah ditentukan dan membayar denda via bank atau langsung di persidangan yang jumlahnya telah ditentukan secara tertulis, minimal Rp 100.000 dan maksimal Rp 1.000.000 sesuai dengan kadar pelanggarannya.

Terkait dengan ini, saya ingat pula ketika saya pernah terjaring polisi sebelumnya karena saya tidak menyalakan lampu utama di siang hari tanpa disengaja. Saat itu, saya ditetapkan untuk hadir di persidangan dan dikenai denda.

Pada awalnya, saya memang disodorkan kertas pelanggaran dan di situ memang tertulis sama, minimal Rp 100.000. Di samping, karena saya tidak punya uang cukup, saya lihat lainnya mayoritas membayar denda Rp 50.000 setelah tawar menawar lama, maka saya menuntut bayar seperti mereka cuma Rp 50.000 dan polisinya mau saja. Di situ juga tidak ada tanda tangan khusus sebagai perwakilan sidang.

Kalau dilihat dari kasus cara denda sejumlah 50 ribu itu, kayaknya timbul beberapa pertanyaan: Bukankah yang tertulis minimal 100 ribu serta harus ada tandatangan khusus untuk perwakilan sidang yang jelas siapa yang mewakili? Dan bukankah hasil denda itu langsung disetor berupa laporan kepada atasan dengan jumlah minimal 100 ribu itu juga? Maka, kalau begitu seharusnya, apakah tidak kelimpungan polisinya untuk mengganti kekurangan nominal yang sesuai dengan undang-undang tersebut mengingat begitu banyak yang melanggar? Ini tidak mungkin. Maka ini pantas dicurigai.

Namun, tidak bagi pengalaman yang di Blitar itu, uang masuk kantong polisi tidak benar. Sebab, prosedur penerimaan denda uang dan jumlahnya serta sistem perwakilan persidangannya jelas tertulis. Dan, sewaktu di jalan tidak ada polisi yang menerima bayaran denda dan langsung beres di tempat yang tidak sesuai dengan nominal aturannya.

Atau, kalau memang perkiraan saya ini salah, mungkin saja ada alternatif aturan lain terkait sahnya sidang beres di tempat dengan Rp 50.000 itu yang saya tidak ketahui. Soalnya, denda sebesar 50.000 plus sidang beres di tempat itu sepertinya sudah lumrah di jalan-jalan.

Kedua, kritikan orang yang membuat tidak terima ketika terjaring operasi adalah mayoritas beralasan karena tidak tahu aturannya. Saya lihat di jalan-jalan banyak yang memakai skotlet warna warni di lampunya dan knalpotnya variasi. Bisa saja mereka juga tidak tahu.

Mungkin kalau tidak tahu lampu dinyalakan di siang hari, itu pelanggarnya yang memang keterlaluan. Sebab, sosialisasinya sudah banyak di tempel-tempel di jalan-jalan dan di berbagai media massa. Namun, soal aturan lainnya sepertinya tidak atau kurang disosialisasikan. Misalnya, saya saja tidak pernah mendengar, membaca, atau melihat sosialisasi larangan knalpot variasi dan tempelan skotlet warna lain di lampu.

Dari pengalaman ini, maka dapat dikaji bahwa kalau boleh saya catat, bagaimana sekiranya masyarakat tahu dan paham tentang segala peraturan bersepeda motor atau berlalu lintas. Mulai dari hal-hal yang kecil (baca: yang tidak terbiasa) seperti peralatan standart, dan sampai kepada yang besar, seperti memiliki SIM, pelanggaran marka atau rambu jalan, soal sidang dan denda, serta segala aturan lalu lintas lainnya secara utuh.

Kalau tidak mungkin semua pasal secara utuh disosialisasikan di jalan-jalan umum, bisa saja dengan cara dijadikan sarat pendaftaran pembuatan SIM. Misalnya, sebelum proses pembuatan SIM para pendaftar wajib mengikuti pembinaan atau pemahaman khusus tentang pasal-pasal lalu lintas itu.

Atau, diadakan peraturan bahwa tiap pengendara wajib melengkapi surat-surat kendaraannya-bersama SIM atau STNK atau STCK-dengan pasal-pasal itu. Maka, ketika pembuatan SIM pasal-pasal itu juga disertakan. Dengan itu, paling tidak, tidak ada pikiran negatif atau misuh-misuh lagi kepada polisi di saat terjaring operasi. Karena polisinya dapat menunjukkan pasal-pasal itu langsung. Dengan ini juga, tidak perlu sidang-sidang untuk pemahaman karena sudah langsung bisa disidang dan dipahami di tempat dengan pasal-pasal yang jelas dibawa itu.

Dengan cara itu, insyaAllah semuanya menjadi lancar. Sang pengendara berlalu lintas dengan aman, memahami aturan, tidak terkesan macem-macem lagi terhadap polisi. Begitu juga polisinya tidak kelimpungan lagi mengatur lalu lintas yang tidak beres-beres dengan para pelanggar.

Di samping itu tidak kalah pentingnya, soal teknis sarana dan prasarana jalan umum, yang rusak, berlubang-lubang, atau tidak rata misalnya, harus cepat-cepat dibereskan pula. Pada akhirnya, semuanya sama-sama lancar dan selamat; persoalan macet berlama-lama, makin tingginya angka kecelakaan, paling tidak dapat diminimalisir.

Lebih dari itu, di samping undang-undang dapat ditegakkan bersama, semuanya juga berarti menegakkan aturan Tuhan. Sebab, aturan, pasal-pasal, atau undang-undang lalu lintas ini tidak hanya menjadi ketetapan pemerintah. Akan tetapi, Tuhan pun jauh-jauh sebelumnya telah menegaskan dengan wahyu-Nya, " (Allah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan." (QS, 20: 53). Inilah wahyu Tuhan Tentang per-lalu lintas-an.

Maka, melanggar aturan lalu lintas berarti melanggar aturan Tuhan. Begitu juga polisi yang oknum, berarti mempermainkan aturan Tuhan. Ini menjadi landasan prinsipil bagi para polisi dan rakyat pengendara. Wallahu a'lamu bisshowab.

1 komentar: